Arti Penting Pers dalam Sistem Komunikasi

Sistem pers adalah subsistem dari sistem komunikasi.
Unsur paling penting daalm sistem pers adalah media massa.
Media massa berfungsi mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.

Contoh :

– masyarakat menyetujui/menolak kebijakan pemerintah melalui media.

– masyarakat bisa melaksanakan inovasi/pembaruan melalui media.

Marshall Mc Luhan menyebut pers/media sebagai the extension of man (media adalah ekstensi manusia). Artinya, media adalah perpanjangan dan perluasan dari kemampuan jasmani dan rohani manusia.
Wilbur Schramm : pers sebagai pengamat, forum dan guru (watcher, forum dan teacher).

Arti: setiap hari pers memberikan laporan, ulasan mengenai kejadian, menyediakan tempat (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis & turut mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan kata lain: pers mengamati kejadian, melaporkan ke masyaraka, tempat diskusi (ide/gagasan dan memberi tanggapan/respon) serta mampu mendidik masyarakat ke arah kemajuan (ilmu pengetahuan dan pembaruan).

2 Sisi Kedudukan Pers:

  1. Sebagai medium komunikasi yang tertua dibanding medium yg lain.
  2. Sebagai lembaga kemasyarakatan atau institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat & bukan merupakan unsur asing/terpisah.

Arti Penting Pers di Indonesia

1. Menjadi salah satu unsur sistem komunikasi.
Bila Pers Indonesia tidak bekerja akan mempengaruhi sistem komunikasi. Contoh: aksi boikot SK (tidk terbit slm 1 minggu) akan mempengaruhi kinerja sistem komunikasi.

2. Tujuan pers juga menjadi tujuan sistem komunikasi itu sendiri. Contoh: Sistem komunikasi mempunyai tujuan mengurangi ketidakpastian dlm pengambilan keputusan, maka melalui pers semuanya bisa diatasi.

3. Pers adalah unsur pengolah data, peristiwa, ide/gabungan ketiganya menjadi output ke dalam sistem komunikasi.

Arti: berbagai informasi yang diolah lewat media menjadi hasil yang berguna bagi proses output sistem komunikasi.

Sistem Pers Indonesia

  • Setiap negara memiliki sistem pers berbeda (tujuan, fungsi, dan latar belakang sospolnya). Sehingga berbeda dalam mengaktualisasikannya.
  • Nilai, filsafat hidup, dan ideologi suatu negara sangat mempengaruhi pers.
  • Sistem yang dikembangkan berbeda, termasuk sistem persnya.
  • Pola hubungan segi tiga (pemerintah, pers dan masyarakat) berbeda.
  • Alasan kita mempelajari berbagai macam sistem Pers adalah untuk mengetahui & melakukan perbandingan antara sistem pers. Serta mengetahui posisi sistem pers Indonesia.

Fred Siebert, Wilbur Schramm dan Theodore Peterson Mengamati 4 Teori Sistem Pers:

1. Sistem Pers Otoriter (Authoritarian)

Pers berfungsi sbg penunjang negara untuk memajukan rakyat, Pemerintah menguasai dan mengawasi media.

2. Sistem Liberal (Libertarian)

Disebut juga dengan aufklarung/pencerahan. Manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan dapat mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi “pemerkosaan” kebebasan berpikir. Pers diberi tempat sebebas2xnya u/ membantu mencari kebenaran.

3. Sist. Pers Komunis (Marxist)

Disebut juga totaliter Soviet/Soviet Totalitarian. Pers merupakan alat pemerintah/partai & menjadi bagian integral dari negara. Segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diijinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh pemerintah. Pers harus menjadi collective propagandist, collective agitator, collective organizer. Fungsi pers adalah indoktrinasi massa, pendidikan/bimbingan massa yang dilancarkan partai.

4.  Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)

Harus ada pembatasan atas dasar moral & etika. Tanggung jawab sosial ditekankan untuk menghindari kemungkinan terganggunya ketertiban umum.

Peterson: kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern.

Note : Indonesia menganut sistem pers tanggung jawab sosial.

Pers & Sistem Hukum

  • Sistem hukum memberi peluang pers bertindak di dalam rambu-rambu yang sudah disepakati sehingga pers berada pada titik ideal.
  • Tanpa hukum pers akan berkembang menjadi liberal.
  • Bermacam aktualisasi berita, opini, foto dsb tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan terselubung.

Contoh: dengan tidak ada rambu hukum, pers justru akan memperkeruh suasana.

  • Hukum dapat digunakan alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers. Contoh: SIUPP
  • UU Pokok Pers pernah mengatur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan, namun SIUPP menjadi alat membatasi kebebasan.

Di Era Habibie (Pasca 21 Mei 1998)

  • Pemerintah menganggap SIUPP bukan zamannya lagi & sangat “memperkosa HAM”.
  • Pengurusan untuk mendirikan perusahaan/penerbit pers tidak lagi bertele-tele melewati birokrasi yang sangat rumit.
  • Pemberitaan berkembang trial by press/pengadilan oleh pers = pers cenderung “mengadili” sesorang bersalah sebelum muncul keputusan pengadilan. Contoh: pemberitaan berkisar pada Soeharto.
  • Muncul self censhorship media media lemah dalam mempertimbangkan apakah pemberitaan itu layak dimunculkan & sesuai dengan keinginan masyarakat / tidak.

Fenomena Kebebasan Pers ORDE Baru

  • Pers menyandang berbagai atribut yang menyebabkan sering terpojok dalam posisi dilematis.
  • Pada satu sisi tuntutan masyarakat mengharuskan memotret realitas sosial sehingga pers berfungsi sebagai alat kontrol.
  • Di sisi lain sebagai institusi yang tidak lepas dari pemerintah, pers cenderung tidak vis a vis thd pemerintah. Arti: pers mau tidak mau harus mematuhi mekanisme yang menjadi otoritas pemerintah.
  • Pers sulit menentukan pilihan antara kewajiban moral terhadap masyarakat & keharusan untuk mematuhi aturan sebagai konsekuensi logis.
  • Solusi: melakukan harmonisasi hubungan antara pers, pemerintah & masyarakat.
  • Pers masih memiliki otonomi relatif adanya peringatan dari pemerintah terhadap pers karena kepedulian pers pada kepentingan masyarakat.
  • Pers berani menentukan pilihan untuk berpihak pada masyarakat. Contoh: pembatalan 3 penerbitan sekaligus pd 21 Juni 1994 (Tempo, Editor, Detik) karena dipicu semangat pers untuk memelihara otonominya.

Tidak bisa dipungkiri dominasi pemerintah sangat kuat dalam kehidupan pers di era ORBA.Bagi masyarakat pers berfungsi sebagai katarsis (kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan & pertikaian batin akibat suatu perlakuan dramatis.

Berkembang teori : pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik. Ada 2 fakta yang berkaitan dengan teori :
1. Fungsi pers sebagai katarsis melalui mana masyarakat menyalurkan uneg-uneg nya, ketidakpuasan, protes dan komentarnya terhadap suatu kejadian. Ketika masyarakat menginginkan perubahan maka pers harus berperan aktif.

2. Pers dapat berperan dalam menyampaikan kebijaksanaan & program pembangunan kepada masyarakat. Pers harus mampu menterjemahkan kebijaksanaan pemerintah berupa pembatasan kepada masyarakat. Pers mempunyai hubungan vertikal dengan pemerintah.

Kesimpulan: pers sebagai katarsis maupun ketundukkan pers pada sistem politik memaksa pers bersifat pasif & kurang otonom. Ia dijadikan wahana tarik menarik kepentingan antara masyarakat & pemerintah, tanpa pers diberi otonomi untuk memilih kebijakan yang diinginkan.

Untuk tidak memungkiri peran pers dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara perlu ada hubungan yang harmonis antara pers, masyarakat & pemerintah serta pemberian otonomi kepada pers. Michael Ta Kung Wei memberi konsep kebebasan pers:
  1. Larangan pemerintah untuk mengganggu pers dalam bentuk sensor serta pembatasan-pembatasan serupa lainnya.
  2. Asas bhw pembatasan yang diterapkan pada kebebasan pers harus diberlakukan/harus diteliti dulu oleh pengadilan & pengadilan juga yang mempunyai wewenang untuk memberlakukan sanksi.

Kesimpulan Konsep Michael T. Kung Wei:

Ketika banyak pihak ingin memposisikan pers pada kedudukan ideal akan terkait banyak hal. Contoh: ketika pers “diadili”, ia harus mengacu pada sistem politik yang ada. Jika sistem politik memberi kewenangan pada pengadilan, maka persoalan keputusan mengenai pelanggaran terhadap “kejahatan” pers harus diproses melalui pengadilan. Jika tidak pemerintah akan selalu vis a vis masyarakat & pers.
Kebebasan Pers Indonesia
Alfian : Kebebasan yang pernah berkembang di Indonesia adalah kebebasan ala gelang karet. Pengertiannya: Pers Indonesia harus mampu menuntut kebebasan lebih ketika pemerintah membuka kran keterbukaan (terjadi tahun 90-an). Dalam posisi lain (ketika pemerintah marah) pers harus mampu untuk mengkerut, seperti gelang karet. Pemerintah terlihat angin-anginan, kadang baik kadang jahat. Pasca ORBA, pers bebas bahkan terkesan liberal. Namun terlepas dari kebebasan apa yang diwujudkan, pers akan terpengaruh oleh sistem politik yang dikembangkan.
Menghapus DEPPEN, Membungkam “ Monster “ Pers?
Secara struktural lembaga SIUPP tidak ada lagi, namun bayangan adanya otoritarianisme terhadap pers masih terbuka di depan mata.
Deppen sebagai lembaga yang disponsori pemerintah sebagai “kepanjangan tangan” pemerintah bisa jadi akan “mengeluarkan taringnya” sewaktu-waktu ketika angin kebebasan yang dihembuskan tidak berpihak lagi kepadanya.
Realitas historis bahwa peringatan sampai dengan pembatalan SIUPP pers ada hubungan dengan Deppen.
Selama pemberlakuan SIUPP, Deppen selalu mengambil langkah paling depan dalam “menertibkan” pers. Bahkan secara berpihak diputuskan berdasar like and dislike. Mendapat persetujuan Dewan Pers (DP).
Pd pemerintahan Gus Dur dan Megawati Deppen dihapus, alasannya:
  1. Kebebasan pers.
  2. Sebagai test case pada kalangan pers.
  3. Menghindari keputusan politis & perlunya penegakkan hukum.

Pembentukan Badan informasi & Komunikasi Nasional (BIKN) Fungsinya:

  1. Penetapan kebijakan di bidang pelayanan informasi & komunikasi nasional sesuai kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
  2. Pelayanan informasi & komunikasi kepada masyarakat;
  3. Pemantapan thd lembaga pemerintah & masy di bidang pelayanan informasi & komunikasi nasional;
  4. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan informasi & Komunikasi Nasional;
  5. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Badan Koordinasi Informasi & Komunikasi Nasional secara berdaya guna & berhasil guna.

Fungsi BIKN

  • Lembaga ini berfungsi sebagai badan koordinasi terhadap berbagai macam proses komunikasi nasional di Indonesia.
  • Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang dalam tugas operasionalnya dikoordinasi oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
  • Ketidakjelasan operasionalisasi koordinasi dengan Menko Polkam ini dapat menimbulkan multiinterpretasi, dan interpretasi tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan Menko Polkam.
  • Jika Menko Polkam tidak mengetahui “lembaran hitam” Deppen terhadap pers dan ide dasar pembentukan BIKN akan terjadi Deppen gaya baru.
  • Di tengah usaha pemerintah untuk tidak ikut campur dalam pers bersamaan itu juga banyak media berguguran. Contoh: D&R, Tajuk, Perspektif, dsb.
  • Sbg alternatif muncul jurnalisme melalui jaringan internet à media on line. Contoh: Kompas Cyber Media. (www.kompas.com), detik.com (www.tempo.co.id), dsb
  • Sedang situs berita on line: Berita Online (www.berita.com), Asia Gateway (www.asiagateaway.com), dsb.
  • Keunggulan situs berita tersebut : masyarakat bisa secepatnya menikmati suatu pemberitaan. Contoh: berita Gus Dur dibela oleh Wiranto lebih cepat diketahui lewat media on line dibanding media lain.

Kontroversi UU Penyiaran

  • Rencana DPR untuk mengesahkan RUU Penyiaran Nomor 32 Th. 2002 u/ mengganti UU No. 24 Th. 1997 mendapat tanggapan yang beragam.
  • Ada kelompok yang mengatakan RUU harus disahkan sesuai rencana (Asosiasi TV Lokal Indo, Institut Studi Arus Informasi (ISAI), dan Indonesia Media Law and Policy Center (MPLC) ).
  • Ada pihak yang menolak RUU untuk segera disahkan yaitu kalangan TV Swasta Nasional, Ikatan Jurnalis TV Indo (IJTI) dan kalangan artis.
  • Berbagai protes sangat terlihat sekali nuansa kepentingan kelompoknya. TV menolak takut jangkauan luas siarannya dibatasi, sementara yg lain menolak menyatakan bahwa TV swasta perlu dibatasi kepentingannya agar tidak berdampak buruk.

Mengapa Menolak? Dlm Acara Nuansa Pagi (RCTI) Pak Ishadi Memberikan 4 Catatan: 

  1. Semangat supremasi DPR thd pemerintah. DPR cenderung ingin melampaui kewenangan pemerintah.
  2. Semangat otonomi daerah yang berkobar-kobar. Semangat ini melahirkan protes di daerah agar diberi kesempatan tidak sekedar menerima informasi tetapi diberi wewenang mengedarkan informasi.
  3. Semangat kekhawatiran terhadap dampak buruk radio dan TV Swasta amat besar. Adegan kekerasan dan menghiburnya dapat menimbulkan efek buruk terhadap kalangan remaja dan anak-anak.
  4. Kuatnya dominasi pemerintah. UU penyiaran dianggap terlalu meletakkan pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan media massa elektronik.

Mengapa Menerima? 

  1. Di mana pun sebuah program siaran membutuhkan lembaga yang mengatur lalu lintas pesan yang disiarkan.
  2. Di mana pun sebuah aturan penyiaran harus ada peraturan yang mengatur.
  3. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah /KPI tidak berarti bahwa di situ ada “pembredelan” media.
  4.  UU penyiaran sebenarnya akan menambah daya saing antar televisi swasta di Indonesia.
  5. UU penyiaran akan mengurangi dampak buruk TV.
  6. Pihak-pihak yang menolak UU penyiaran lebih mendasarkan pada kepentingan bisnis.

Tak bisa dipungkiri sebuah produk UU /peraturan lain di mana pun dan kapan pun akan selalu memunculkan dampak pro dan kontra. UU bukan sebuah aturan yang sempurna. Ia juga produk manusia yang mempunyai kelemahan. Tetapi ini tidak berarti masing-masing pihak boleh lepas dari jeratan hukum dan peraturan yang sudah disepakati.